BIGNEWS.ID – ASN Bapas Jakarta Pusat, Dumora Silaen, tampil sebagai pembicara dalam ajang 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 yang diselenggarakan di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 400 delegasi dari 44 negara yang membahas penguatan sistem probation and parole atau bimbingan kemasyarakatan.
Forum internasional ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi KUHP baru, khususnya melalui optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) agar semakin selaras dengan praktik terbaik di tingkat global.
Dalam paparannya, Dumora Silaen menyoroti meningkatnya angka residivisme di Indonesia yang menjadi perhatian dalam sistem pemasyarakatan dan peradilan pidana. Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi adalah penggunaan satu alat asesmen risiko yang sama, yaitu Indonesia Risk and Criminogenic Assessment (IRCA), untuk berbagai kebutuhan sekaligus, mulai dari perencanaan pembinaan di dalam lapas, pengambilan keputusan pembebasan bersyarat, hingga penentuan intervensi dan pengawasan klien.
Melalui kajian literatur berbasis bukti, Dumora menekankan bahwa penggunaan alat asesmen yang tidak dirancang secara spesifik untuk tujuan tertentu dapat membatasi akurasi pengambilan keputusan serta efektivitas intervensi.
Oleh karena itu, ia mengusulkan pendekatan asesmen yang lebih terarah sesuai fungsi dengan mengadopsi instrumen yang telah teruji secara internasional, seperti Level of Service Inventory–Revised (LSI-R) untuk perencanaan pembinaan di dalam lapas, Oxford Risk of Recidivism Tool (OxRec) untuk mendukung pengambilan keputusan pembebasan bersyarat, serta Good Lives Model (GLM) sebagai pendekatan berbasis kekuatan dalam manajemen kasus pembimbingan klien.
Menanggapi partisipasinya dalam forum tersebut, Dumora Silaen menyampaikan, Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat berpartisipasi sebagai pembicara dalam 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026.
Forum ini menjadi ruang yang sangat berharga untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta praktik terbaik dengan para profesional dari berbagai negara. Saya melihat bahwa tantangan residivisme bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga menjadi isu global.
“Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan tepat sasaran, termasuk dalam pengembangan sistem asesmen risiko dan pembimbingan klien. Melalui partisipasi ini, saya berharap gagasan yang disampaikan dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia agar semakin selaras dengan standar internasional serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.” ujarnya.
Sebagai penutup, disampaikan pula rekomendasi praktis bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pembaruan sistem asesmen, penerapan yang lebih terarah sesuai kebutuhan, serta pelaksanaan uji coba terbatas guna meningkatkan hasil pembinaan dan menekan angka residivisme di Indonesia.
Partisipasi aktif Bapas Jakarta Pusat dalam forum internasional ini menjadi wujud komitmen dalam menghadirkan sistem pemasyarakatan yang adaptif, profesional, dan berdampak bagi masyarakat.
(Red)
