News, Utama  

Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Raperda APBD 2024 Dan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren Kabupaten Sumedang

BIGNEWS.ID – Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya menginstruksikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi beserta jajarannya untuk selalu mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat. Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Suhartini dan Tenaga Perancang Perundang-undangan Zonasi Kab Sumedang melaksanakan pertemuan Virtual melalui Aplikasi Zoom dengan Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Sumedang. Senin, (18/09/2023).

Baca Juga : Kemenkumham Jabar Gelar Exit Meeting Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Itjen serta Rekon Hukdis Satker

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah yaitu memfasilitasi pelaksanaan Rapat Harmonisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 58 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda dan Raperkada.

Pada pertemuan ini dibahas mengenai pengkajian secara komprehensif atas substansi materi muatan norma yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kab Sumedang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah daerah menetapkan Raperda APBD setiap tahun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Setiap tahun Bupati wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana APBD ini merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bagi dasar pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Untuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren harus sesuai dengan apa yang dimuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 183 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, apabila ada muatan lokal tentu harus tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya terkait dengan kewenangan pemerintah daerah yang diberikan dengan apa yang menjadi kewenangan Kementerian Agama yang dimuat dalam:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Dalam Rapat Harmonisasi ini, Perancang Kantor Wilayah menyampaikan hal-hal yang lebih teknis yang menjadi titik permasalahan krusial yang harus didiskusikan dengan Pemrakarsa, sehingga diperoleh rumusan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan implementatif dalam pelaksanaannya.

(Red)