BIGNEWS.ID – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, S.H.,M.Si beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Mohamad Mufid, Kasubid Pelayanan KI, Sri Isyati dan JFT mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual dengan Kantor Wilayah Kemenkumham RI.
Kegiatan Rakor tersebut diselenggarakan bertempat di The ANVAYA Beach Resort Bali, diikuti Seluruh Peserta dari 33 Kantor Wilayah di Seluruh Indonesia. Senin (31/10/2022).
Kegiatan diawali oleh Laporan Kegiatan oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu mengatakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) DJKI Tahun 2020-2024, sebagai salah satu poin utamanya terkait upaya mewujudkan Ekosistem Kekayaan Intelektual sebagai poros ekonomi nasional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa melalui ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
Dikatakan Razilu tujuan digelar Rapat Koordinasi di bawah sorotan Tema, “Sinergi dan kolaborasi untuk optimalisasi Ekosistem Kekayaan Intelektual” bertujuan sebagai Sarana monitoring pelaksanaan capaian program kinerja Layanan KI di Wilayah tahun 2022, Menyusun draft petunjuk pelaksanaan teknis pelaksanaan tarja layanan KI 2023, Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Kantor wilayah dalam mendukung Program KI, serta Terwujudnya akuntabilitas Kinerja Program Kekayaan Intelektual.
Lanjutnya, sebagai bentuk apresiasi dan untuk lebih memotivasi Kantor Wilayah Kemenkumham dalam melaksanakan tusi di bidang Kekayaan Intelektual, dalam kegiatan ini diberikan Penghargaan yang dikemas dalam bentuk ‘Indonesia Intellectual Property Awards 2022’ (IIPA 2022).
Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual, Razilu pun berharap melalui forum ini diperoleh arahan dan kebijakan serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung langkah dalam mewujudkan Visi DJKI 2024 menuju World Class IP Office.
Sementara itu, dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna H. Laoly mengungkapkan Tak terasa tahun 2022 akan purna dalam hitungan dua bulan kedepan, tentunya pelaksanaan program dan tugas Kemenkumham, terutama dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI) mencatatkan progresivitas yang patut kita apresiasi sebagai hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran Kemenkumham dengan segenap stakeholder baik di tingkat pusat maupun di wilayah.
“Salah satu capaian dalam meningkatkan pelindungan dan kesadaran KI adalah peningkatan permohonan KI yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia,” Ujar Yasonna. Senin, (31/10).
Ditekankan Yasonna, Kerja sama, sinergi, dan kolaborasi oleh seluruh stakeholder untuk membumikan ekosistem KI mulai dari kreasi, pelindungan sampai dengan utilisasi Potensi KI sebagai salah satu senjata yang mendukung berbagai lini ekonomi khususnya ekonomi kreatif dari sektor UMK dan Menengah (UMKM) harus tetap mampu berdikari dan bagkit di tengah Pandemi Covid-19 yang telah melanda sejak tahun 2020.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sebelum pandemi COVID-19 sekitar 60-70% ekonomi nasional ditopang oleh sektor UMKM, sementara sektor UMKM pula lah yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Sehingga dengan tagline G20 tahun 2022mrnasional.
“Recover Together, Recover Stronger” yang diinisiasi oleh Presiden RI, dapat diketahui bahwa kiranya lini-lini pendukung utama dari kebangkitan ekonomi suatu negara harus kita upayakan dengan segala cara dan strategi yang mampu mensinergikan seluruh sektor ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
Dikatakan dengan tegas oleh Menkumham RI, Jika pada tahun 2022 memiliki Tematik sebagai Tahun Hak Cipta, maka pada tahun 2023 kita akan tetap memelihara semangat dan komitmen dalam memajukan economic recovery melalui pembangunan ekosistem KI yang berfokus pada rezim Merek.
“Dengan Program Kerja di bidang KI yang tidak hanya diampu oleh DJKI tetapi juga oleh Kanwil Kemenkumham maka saya memerintahkan agar kinerja tahun 2023 fokus pada peningkatan permohonan KI nasional untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” Tegas Yasonna Laoly.
Yasonna berpesan, Kanwil Kemenkumham harus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di wilayah, serta berperan aktif untuk mendorong pembangunan sistem KI melalui pemeliharaan kualitas produk di wilayah agar dapat dimanfaatkan secara bersama dengan pengawasan mutu yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan pendapatan bagi penghasil KI yang berimbas pada meningkatnya kesejahteraan.
“Saya memerintahkan DJKI untuk terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran KI di seluruh Indonesia, agar seluruh masyarakat Indonesia tidak lelah untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang berdikari secara ekonomi,” tegas Yasonna.
Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM RI bersama-sama Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual bersama-sama membuka kegiatan dan melaunching Tahun Merek 2023.
(Red)
