BIGNEWS.ID – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua, Anthonius M.Ayorbaba, SH.,M.Si beserta jajaran Pimpinan Pratama mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan yang dirangkaikan dengan Peringatan Pertama HUT Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang ke 56 Tahun pada Kamis (03/11/2022), secara virtual.
Di Kantor Wilayah, Kakanwil Papua didampingi Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling, Kadiv Keimigrasian, Ian Fidianto Markos, Kasubag Humas, RB dan TI, Mulia Wari Sonny, SH.,M.H, Kasubag Kepegawaian, Imanuel Yefun, SH serta JFT dan JFU dilingkungan Kanwil Papua.
Kegiatan yang diikuti secara Virtual dilaksanakan di Aula Utama Kanwil Kemenkumham Papua, Jln. Raya Abepura, Nomor 37 Kota Raja, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang sekaligus membuka secara resmi serta meresmikan berbagai inovasi Inspektorat Jenderal seperti Website Itjen, E-Mawas, serta Pancaprogram Unggulan Itjen Tahun 2022.
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu memaparkan Kinerja Inspektorat Jenderal yang dikemas dalam Panca Program atau 5 Program Unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang merupakan tindaklanjut Responsif, Inovatif dan Aplikatif atas Instruksi dan Arahan Menteri Hukum dan HAM RI dalam laporan penyelenggaraan kegiatan.
Irjen Razilu mengajak seluruh ASN di seluruh Indonesia mewujudkan Kemenkumham bermartabat bermuara pada core value.
Program unggulan terus dilaksanakan Irjen melaksanakan kegiatan Pengawasan terhadap 33 Kanwil Papua, lebih dari 520 Satker. Audit tematik atas capaian pada Tahun 2022 dan manajemen pengawasan berbasis Digital, pembangunan sistem menuju beberapa hal revolusi digital menuju kemenkumham berbasis digital versi 2022, 80% ditahun 2022 sukses dibangun Pusdatin.
Tahun 2022 Itjen berhasil mempertahankan 3 kali berturut turut sistem manejemen anti penyuapan dan mendapat sertifikat.
Dalam Rangka HUT, Itjen lakukan beberapa kegiatan akbar, silahturahmi kepada mantan Irjen untuk menimba pengalaman dan ilmu baru bertransformasi ke depan dan beberapa kegiatan lain.
Itjen peduli terhadap sesama. Kami sangat memahami kinerja Itjen sebagai lembaga pengawas tidak hanya inovasi tetapi memiliki program unggulan, bergerak dan memotivasi untuk memantapkan mitra strategis dan memberikan solusi bagi Satker dengan tatap muka dan virtual, tingkat risiko tinggi.
Inspektur Jenderal aktif mendengar, mengutamakan kunjungan kerja langsung mendengar langsung.
Aktif belajar Plus , secara khusus menyampaikan materi tetang kecerdasan emosional dan sertifikasi penyuluhan anti korupsi untuk memanfaatkan kesadaran bagi insan APIP agar memiliki keahlian dalam manajemen risiko.
Manajemen Digital akan menjadi fokus kerja Itjen melakukan perkembangan pembangunan yang bebas dari Korupsi. Mari para pencinta Kemenkumham mari wujudkan Insan Pengayoman yang bermartabat mempedomani core velue
Sementara itu dalam arahan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menyampaikan Inspektorat Jenderal memiliki peranan penting dalam mengawal kinerja sebuah organisasi, termasuk bagi Kementerian Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal bukan hanya sekedar pelengkap organisasi, namun Inspektorat Jenderal harus menjadi Center of Excellence.
Untuk itu, Inspektorat Jenderal perlu secara berkelanjutan mengoptimalkan fungsi Quality Assurance, Consulting, dan menjadi Strategis Partner dalam mengawal kinerja. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan pengendalian atas
risiko.
Pada tanggal 24 Oktober 2022 yang lalu, saya telah menandatangani Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, di mana Menteri Hukum dan HAM selaku Dewan Pengarah Tim Kerja Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali 6 butir pada Kebijakan Anti Penyuapan dimaksud
sebagai berikut, Menjadi role model dalam penerapan nilai integritas dan berperan aktif mengawal integritas manajemen, Mematuhi peraturan perundangan undangan yang berlaku terkait anti penyuapan dan gratifikasi; Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dan gratifikasi dengan tujuan organisasi.
Mendorong kesadaran anti penyuapan kepada mitra kerja terkait, Melarang praktik penyuapan dan gratifikasi, Mengoptimalkan peningkatan tata kelola Reformasi Birokrasi. Dalam kaitannya dengan Kebijakan
“Menjadi role model dalam penerapan nilai integritas dan berperan aktif mengawal integritas manajemen”, Inspektorat Jenderal telah memiliki modal yang cukup kuat, dengan alasan 22 insan APIP telah lulus sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) oleh KPK, dari 38 orang yang sudah lulus diklat melalui metode eLearning.
Modal selanjutnya yang telah dimiliki oleh Inspektorat Jenderal adalah keberhasilan mempertahankan surveillance sertifikasi internasional ISO 37001 versi 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh TUV NORD selaku auditor eksternal.
Atas keberhasilan Inspektorat Jenderal mempertahankan SMAP selama 3 tahun berturut-turut, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam hal keberanian Inspektorat Jenderal mendeklarasikan diri untuk menjadi organisasi yang bersih dari segala bentuk tindak penyuapan.
Apa yang saya amati saat ini, Inspektorat Jenderal lebih melaksanakan peran sebagai Quality Assurance, Consulting, dan Strategic Partner dengan lebih banyak mengedepankan fungsi memberikan pendampingan dan konsultasi dibandingkan dengan pemeriksaan untuk mencari temuan/kesalahan.
Lebih lanjut, untuk mendukung Inspektorat Jenderal melaksanakan peran dan fungsi sebagai Quality Assurance, Consulting, dan Strategic Partner secara optimal sehingga dapat menekan tingkat pelanggaran melalui aktualisasi tata nilai PASTI dan core value ASN BerAKHLAK, saya perintahkan kepada semua pimpinan Unit Utama, Kakanwil, dan Ka. UPT untuk terus tanpa lelah melakukan pembinaan ke jajaran.
Saya selalu mengamati perkembangan realisasi dari apa yang Inspektorat Jenderal telah canangkan dan rencanakan. Pada tahun 2022 ini, dari apa yang telah ditayangkan melalui video dan laporan yang komprehensif oleh Saudara Irjen, saya kembali memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian kinerja dan implementasi Program Unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2022.
Terkait dengan inovasi peningkatan kompetensi dan kualitas SDM yang
dikemas dalam AKTIF BELAJAR (merupakan kelanjutan dari program GEMAR BELAJAR tahun 2021), menurut saya program ini merupakan solusi yang baik dalam pengimplementasian Kemenkumham Corporate University, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan keterbatasan Sumber Daya BPSDM Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan diklat bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM.
Satu prestasi luar biasa bagi Inspektorat Jenderal telah menyelesaikan 54 Jam Pelajaran (JP) sampai dengan bulan Oktober 2022 yang diikuti oleh seluruh insan APIP dari target sebesar 66 JP pada akhir Desember 2022. Untuk itu, saya mengimbau kepada seluruh Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah untuk mereplikasi
“Saya selaku Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait Indonesia yang memegang Presidensi KTT G20, sebagaimana telah kita ketahui, Indonesia menjadi satu-satunya anggota ASEAN yang tergabung dalam forum Internasional G20 dan memegang presidensi G20 secara resmi sejak tanggal 1 Desember 2021 dengan tema yang diangkat “Recover Together, Recover Stronger,” Ujar Yasonna.
Melalui presidensi G20 ini kita semua berharap akan memberikan dampak baik di bidang ekonomi, pembukaan lapangan kerja, yang anda harus selalu ingat, bahwa kualitas kerja itu merupakan hal penting tetapi integritas itu adalah yang paling utama.
“Untuk memberikan pelayanan nyata, Saudara harus menambahkan sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diukur dengan uang, dan itu adalah ketulusan dan integritas,” tutup Yasonna.
Pada akhir rangkaian Kegiatan Menkumham melaunching 3 Program Unggulan Inspektorat Jenderal.
(Red)
